JPNN.com 
Mendagri Tegaskan Lagi, Presidential Threshold tak Langgar Konstitusi
Senin, 03 Juli 2017 – 05:43 WIB
Pembahasan RUU Pemilu. Wakil Pemerintah, dari kiri: Sekjen Kemendagri Yuswandi Temenggung, Mendagri Tjahjo Kumolo, Dirjen Polpum Soedarmo, Direktur Politik Dalam Negeri Bahtiar (deret kedua, kanan). Foto: Humas Kemendagri
Ditegaskannya juga, presidential threshold tidak dimaksudkan untuk.menghalangi munculnya capres lain alias ingin mendorong calon tunggal.
Karena rumusan RUU Pemilu yang disusun pemerintah dan telah disetujui pansus, telah diatur ketentuan.
Bahwa koalisi atau gabungan parpol dalam mengusulkan pasangan capres-cawapres, tidak boleh menyebabkan parpol atau gabungan parpol lainnya tidak dapat mengusulkan pasangan capres-cawapres lainnya.
”Dan selanjutnya jika hanya terdapat hanya satu pasangan capres-cawapres, maka KPU akan menolak dan memberi perpanjangan waktu pendaftaran capres-cawapres. Dengan demikian semangat pembentuk UU justru sebaliknya mendorong munculnya minimal dua pasangan capres-cawapres,” tegasnya. (fol/sam/jpnn)
