Mendagri Tito: Butuh Tambahan Anggaran Rp 1,4 Triliun untuk Pilkada 2020

jpnn.com, JAKARTA - Mendagri Tito Karnavian menyatakan butuh tambahan anggaran Rp 1,411 triliun untuk penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020.

Hal ini diungkap Tito saat rapat dengan Komisi II DPR, Menkeu  Sri Mulyani, KPU, Bawaslu, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Kamis (11/6) yang disiarkan langsung YouTube DPR.

Pilkada Serentak 2020 akan digelar di sembilan provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Rencananya pilkada akan digelar Desember 2020. Tahapan dimulai Juni 2020, dengan tetap mengikuti protokol kesehatan dalam menangani pandemi Covid-19.

Tito menjelaskan, total anggaran Pilkada Serentak 2020 yang sudah dianggaran di tahun sebelumnya adalah Rp 14,98 triliun. Akumulatif dari semua daerah. Yang sudah cair di lima tahapan awal Rp 5,78 triliun. Sehingga masih ada kurang lebih Rp 9,2 triliun, setelah adanya keputusan KPU untuk menunda tahapan pilkada karena pandemi Covid-19.

Karena itu, kata Tito, pada 21 April 2020, Mendagri mengeluarkan Surat Edaran (SE) agar dana Rp 9,2 triliun itu di-freeze, artinya tidak digunakan.

Untuk penanganan Covid-19 dilakukan refocusing dan realokasi anggaran berdasarkan peraturan Kemenkeu dan Kemendagri dari pos-pos lain.

“Itu sudah terakomodasi kurang lebih Rp 67 triliun untuk tiga hal yakni kesehatan, social safety net, stimulus ekonomi. Jadi, ada total Rp 9,2 triliun di dalam APBD masing-masing yang di-freeze,” katanya.

Mantan Kapolri itu mengatakan, beberapa daerah yang sudah berkoordinasi dengan KPUD dan Bawaslu daerah masing, menyatakan tidak memerlukan tambahan anggaran dari APBD atau APBN, tetapi dipenuhi dari rasionalisasi.