Mendagri Tolak Aktifkan Bupati Bonbol

"Dasarnya apa untuk mengaktifkan kembali pak Haris sebagai bupati? Amar putusan PT TUN kan hanya menyoal tentang prosedurnya. Jadi kalau prosedurnya diperbaiki sesuai UU Pemda, tidak ada pengaktifan kembali kan," tegas Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Reydonnyzar Moenek, Senin (15/8).

Ditambahkan, pengaktifan kembali akan dilakukan bila yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah dan bebas dari jeratan hukum. "Tidak mungkin Mendagri mengambil langkah yang melawan undang-undang. UU Pemda dan PP 6 Tahun 2005 kan sudah sangat jelas. Terdakwa harus dinonaktifkan sementara. Kalau kemudian ada kesalahan dalam penerbitan SK-nya, ya itu saja yang diperbaiki," tuturnya.

Pendapat ini ikut dipertegas Sukoco, Kasubdit Wilayah IV Kemendagri. "Pijakan kita ada di UU. Kalau seorang terdakwa kita aktifkan sama saja dengan melanggar UU," ujar Sukoco.