Mendagri Tolak Ranperda Dana Pilgub

"Karena ini ada kekosongan regulasi yang mengatur anggaran pilkada. Padahal ini kegiatan nasional yang dilaksanakan daerah, tapi pemerintah pusat lepas tangan. Selain itu, pusat juga menyiapkan aturan yang spesifik tentang skema pendanaan," ujar Sekretaris DPD Partai Gerindra NTT ini.

Sementara itu, Sekretaris Daerah NTT, Frans Salem mengatakan, awalnya dalam UU tentang Pemerintahan Daerah, anggaran Pilkada dapat ditanggung oleh APBN. Namun, dalam perubahan UU, tidak lagi termuat. Anggaran Pilkada dibebankan ke daerah seluruhnya. Di sisi lain, peraturan pemerintah tentang dana cadangan tidak dicabut.

Oleh karena itu, menurut Salem, Pemprov akan kembali melakukan konsultasi ke Kemendagri. Pasalnya, jika menggunakan dana hibah, aturannya berbeda dan akan menyulitkan.

"Kalau pakai hibah, aturaanya satu bulan sebelum berakhir tahun anggaran harus dipertanggungjawabkan, sedangkan dana ini belum dipakai jadi bagaimana," kata Salem.

Ia menegaskan, pihak Pemprov sudah bersurat ke Kemendagri dan juga akan berkonsultasi langsung. Pasalnya, dalam APBN tahun 2017 yang telah disetujui Kemendagri tercantum dana cadangan Pilgub Rp 100 miliar. "Dan waktu itu disetujui, kenapa sekarang tidak ketika kita ajukan Rp 100 miliar lagi," kata Salem.

Ia menegaskan, hampir semua provinsi menggunakan dana cadangan, karena APBD tidak cukup untuk alokasikan dana Pilgub dalam satu tahun anggaran. Oleh karena itu 17 provinsi penyelenggara Pilkada tahun 2018 sedang mengalami persoalan yang sama.

"Kita harus konsultasi sehingga Kemendagri harus memberikan kepastian seperti apa. Setelah itu baru kita rapatkan bersama DPRD," tandas Salem.

Dana Pilgub NTT tahun 2018 setelah dilakukan rasionalisasi menjadi Rp 318,234 miliar. Tak hanya Pemprov NTT saja yang menanggung dana Pilgub tetapi ada sharing dengan 10 kabupaten yang juga melaksanakan Pilkada serentak tahun 2018. Namun, sebagian besar dana Pilgub ditanggung oleh Pemprov NTT.(sam/ito)