Mendikbud Ingin KIP tak Hanya untuk Anak Miskin

Dengan kartu itu bisa mencegah potensi penguapan uang pendidikan. Mulai dari uang belanja buku, uang bayar SPP, dan uang-uang pendidikan lainnya. Muhadjir meyakini transaksi nontunai bisa menekan potensi penguapan.

Pengamat pendidikan Indra Charismiadji menduga pertimbangan utama Presiden Joko Widodo memberhentikan Anies Baswedan adalah masalah penyaluran KIP itu.

Gerakan-gerakan yang selama ini popular di masa Anies Baswedan baginya baik. Tetapi aneka gerakan itu tidak menyerap anggaran Kemendikbud. Sementara ukuran kinerja pemerintah adalah serapan anggaran.

Dia mengatakan sebagai janji politik, penyaluran dan penggunaan KIP sama sekali tidak terdengar gaungnya. Indra berharap secepatnya urusan KIP ini bisa terealisasi dengan baik. ’’Perkara satu dua kartu salah sasaran itu biasa. Yang penting terus dievaluasi,’’ jelas dia. 

Indra sudah mengamati semangat Jokowi terkait KIP ini sejak jadi gubernur DKI Jakarta. Saat menjadi Gubernur, Jokowi memiliki program Kartu Jakarta Pintar (KJP). Saat itu di dinas pendidikan Jakarta tidak ada anggaran khusus untuk KJP. 

Namun dengan kebijakan birokrasi yang cepat, akhirnya Jokowi sebagai Gubernur tetap bisa menyalurkan KJP dengan baik. (wan)