Mengukur Kesejahteraan Petani Tak Bisa Hanya Memakai NTP

Alhe mengungkapkan, ada satu fenomena menarik untuk disimak. Menurutnya, melihat struktur tata niaga pangan saat ini, ternyata kenaikan harga di petani tidak identik dengan peningkatan pendapatan petani secara langsung.

Posisi tawar petani yang lemah sebagai price taker, kalaupun ada kenaikan harga biasanya tidak serta-merta mereka nikmati. Bisa juga kenaikan harga terjadi akibat kurang pasokan atau akibat struktur dan perilaku pasar tidak bersaing sempurna. 

"Dalam hal ini peningkatan NTP identik dengan kenaikan harga produsen dengan proporsi yang lebih tinggi dari harga konsumen.  Pada kondisi demikian maka NTP yang konstan dinilai lebih baik, karena pada NTP yang konstan berarti perubahan IT secara proporsional sama dengan perubahan IB," jelasnya.

Alhe menegaskan, karena kelemahan NTP tersebut maka untuk melihat kemampuan usaha tani agar menggunakan parameter NTUP. Parameter NTP perlu disempurnakan sehingga dapat lebih mendekati ukuran kesejahteraan, misal melalui menghitung Indeks Produksi dan Harga.

Yaitu dengan memasukkan unsur kuantitas dalam penghitungan NTP, sehingga NTP merupakan rasio antara nilai pendapatan terhadap nilai pengeluaran. Dengan memasukkan unsur kuantitas maka perhitungan NTP menjadi lebih kompleks.  

"Dengan cara baru ini, maka indeks NTP baru merupakan rasio antara nilai penerimaan petani terhadap nilai pengeluarannya," ujar Alhe.

Bila metode NTP Baru belum siap disajikan, maka solusinya adalah melalui parameter yang telah ada selama ini.  Mengingat sebagian besar petani berada di pedesaan dan sebaliknya mata pencaharian penduduk di desa adalah petani, maka disarankan menggunakan parameter Tingkat Kemiskinan dan Gini Rasio di perdesaan saja.  

Kelebihan kedua parameter ini adalah definisi dan metodologinya sudah baku dan diterima para pihak. Masyarakat juga sudah familier dan paham dengan metode itu.