Menkeu Minta Audit Saham Bakrie di Newmont

JAKARTA - DPR bakal melayangkan surat kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar melakukan audit investigasi atas pembelian 7 persen saham PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) oleh Pusat Investasi Pemerintah (PIP). Menanggapi itu, Menkeu Agus Martowardojo balik meminta BPK mengaudit transaksi pembelian 24 persen saham oleh PT Multi Daerah Bersaing (MDB).

PT MDB adalah perusahaan patungan antara Pemda Nusa Tenggara Barat (NTB) dan PT Multicapital (Grup Bakrie). "Dari pemerintah akan minta yang 24 persen untuk diaudit. Kalau yang 7 persen diaudit, maka yang 24 persen harus diaudit juga," kata Agus saat ditemui wartawan di Gedung Dewan Perwakilan Daerah (DPD)," Jakarta, Senin (20/6)

Agus mengatakan, BPK bisa memeriksa legalitas PT MDB selaku Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Selain itu, pembiayaan (utang) untuk pembelian 24 persen saham tersebut juga mesti diaudit kelayakannya. "Apakah pembiayaan bunga dolar sampai 15 persen itu sesuatu yang cukup feasible atau tidak," kata Agus.

Sebagaimana diketahui, PT Multicapital memperoleh dana pembelian saham dengan mengagunkan hak kepemilikan saham kepada Credit Suisse Singapore. Perjanjian jual beli saham antara pemerintah pusat melalui PIP dengan Nusa Tenggara Partnership BV (NTP BV) belum material karena masih belum ada transaksi pembayaran.