Menko Airlangga: Pemerintah Terus Tingkatkan Pemerataan Akses Keuangan Bagi Masyarakat

Melalui payung hukum ini, dapat dilakukan akselerasi perluasan akses keuangan kepada masyarakat dengan memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, industri jasa keuangan, organisasi masyarakat, serta lembaga pendidikan, seperti ponpes pada berbagai segmen sasaran, salah satunya adalah santri dan pemuda.

Sinergi dan kolaborasi antara DNKI bersama kementerian dan lembaga serta Majelis Dakwah Indonesia juga diperlukan untuk melaksanakan kegiatan literasi dan edukasi keuangan syariah di pondok pesantren dengan beberapa program.

Mulai dari layanan keuangan digital pesantren menggunakan biometrik wajah bagi santri/santriwati, implementasi QRIS bagi pesantren, program pesantren go digital dan keagenan laku pandai perbankan dan nonbank untuk pondok pesantren.

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Ferry Irawan menambahkan pemerintah juga sedang mendorong peningkatan kepemilikan rekening maupun penggunaan produk keuangan formal, seperti melalui program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) untuk mendukung peningkatan inklusi keuangan.

Untuk membantu permodalan kemandirian pesantren, telah terdapat penyaluran pembiayaan antara lain berupa Kredit Usaha Rakyat (KUR), pembentukan Bank Wakaf Mikro (BWM), penyaluran pembiayaan Ultramikro (UMi), penerbitan sertifikasi halal self declare serta penyaluran pembiayaan dari LPDB KUMKM kepada mitra syariah atau Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren).

“Ini tentunya berdasarkan data posisinya target inklusi keuangan adalah cukup besar, yaitu hampir 90 persen. Nah tentu saya berharap bahwa target inklusi keuangan 90 persen bisa dicapai apalagi dengan kerja sama dengan pesantren,” pungkas Menko Airlangga. (mrk/jpnn)