Menko Airlangga Ungkap Nilai Ekspor Sawit Indonesia Kini Setara dengan Nikel

Menko Airlangga juga menuturkan bahwa Pemerintah RI bersama dengan Malaysia telah melakukan joint mission pada Mei 2023 untuk menyatakan keberatan terhadap EUDR.

Sebagai tindak lanjut, telah dibentuk Joint Task Force Indonesia-Malaysia dan EU yang bertujuan agar implementasi EUDR tidak merugikan negara-negara produsen.

“Pemerintah sudah buat joint mission. Saya berangkat dengan Deputi Perdana Menteri Malaysia untuk menggedor pintu Uni Eropa supaya mereka tidak membuat peraturan yang nafasnya imperialisme perkebunan. Jadi, kita ingin kemampuan nasional diutamakan,” tegas Menko Airlangga.

Selanjutnya terkait verifikasi data keterlanjuran lahan dan Sertifikasi ISPO, Menko Airlangga meminta agar kedua hal ini harus segera diselesaikan.
Peningkatan Sertifikasi ISPO penting mengingat realisasi sertifikasi ISPO per 6 Desember 2023 sebanyak 819 sertifikat di mana 107 sertifikat merupakan kebun sawit rakyat dengan luas 426.000 hektare.

Rendahnya realisasi sertifikasi ISPO untuk petani sawit rakyat mendorong pemerintah melakukan perubahan regulasi dengan rencana memberikan bantuan biaya sertifikasi ISPO untuk pekebun sawit rakyat.

Bantuan tersebut di antaranya untuk kegiatan tanda daftar usaha perkebunan, pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan, pelatihan sistem kendali internal, pendampingan, serta sertifikasi dan atau Penilikan.

Menko Airlangga juga menegaskan agar tim Apkasindo dalam jangka waktu satu bulan mampu penyelesaian berbagai permasalahan terkait verifikasi data keterlanjuran lahan maupun sertifikasi ISPO.

“Seluruh materi rapat sudah diselesaikan dan hasilnya konkret kesejahteraan untuk petani. 800 ribu hektar, 300 ribu petani,” pungkas Menko Airlangga.