Menkumham Disarankan Pakai Data Terkini untuk Menilai Situasi Tanjung Priok

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Ahmad Sahroni menyarankan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly menggunakan data terkini seputar Tanjung Priok sebelum melabeli wilayah itu sebagai ‘slum area’ (daerah kumuh), tempat tumbuh suburnya kriminalitas. Sahroni tidak menampik Tanjung Priok di masa lalu adalah sebuah wilayah yang begitu lekat dengan kemiskinan dan kriminal.

Dia menegaskan bahwa memang praktik pencurian, perampokan, pembunuhan dan narkoba kala itu adalah pemandangan sehari-hari yang umum terjadi. Namun, ujar dia, beberapa tahun belakangan stigma buruk itu mulai dikikis oleh kesadaran semua elemen, baik perangkat penegak hukum, pelaku usaha, pemerintah daerah, pemuka agama dan masyarakat sipil itu sendiri.

“Pak Menteri mungkin sudah lama tidak berkunjung ke Tanjung Priok sehingga kurang bisa membandingkan wajah Priok di masa lalu dengan masa kini,” kata Sahroni, Jumat (17/1).

Politikus yang lahir, besar dan hingga kini masih berdomisili di Tanjung Priok tersebut kemudian menjabarkan bahwa sinergi antarelemen masyarakat secara nyata telah mampu menekan angka kejahatan di sana khususnya maupun Jakarta Utara umumnya dari tahun ke tahun.

Ia menjelaskan, sebagai gambaran Polres Metro Jakarta Utara melaporkan terjadi konsistensi penurunan angka kriminalitas di beberapa tahun terakhir. Data terbaru, kata dia, Polres Metro Jakarta Utara menangani 1.695 kasus tindak pidana di sepanjang 2019, menurun tujuh persen dibanding 2018 yang tercatat sebanyak 1.735 kasus.

“Sebagai Menkumham seharusnya Pak Yasonna memegang data identitas pelaku kriminal di lingkungan kerjanya (lapas dan rutan),” ucap Sahroni.

Menurut dia, kalau Yasonna sedikit jeli, maka akan ditemukan menurunnya pelaku kriminal yang berasal dari Priok di rutan dan lapas yang berada di bawah  Kemenkumham, yang ini juga sejalan dengan penanganan kejahatan di kepolisian yang turun.

Menariknya, kata dia, data BPS terkait indeks kerawanan keamanan dan ketertiban wilayah DKI Jakarta 2019 justru membalikkan asumsi Yasonna Laoly terkait Tanjung Priok dan Menteng. Data itu mengungkap bahwa Kelurahan Tanjung Priok 2019 berada lebih rendah dibanding Menteng, di mana Priok berada di angka 12,83 persen berbanding Menteng dengan angka 15,58 persen.