Menlu Retno: Hentikan Politisasi, Hentikan Nasionalisme Vaksin

“Kami melihat nasionalisme vaksin muncul dan para pemimpin dapat mengubah pandangan ‘ke dalam’ (inward looking) untuk menyelesaikan masalah domestiknya,” kata dia.

Taro, yang bertugas menyediakan vaksin bagi 120 juta populasi Jepang khawatir tentang situasi saat ini terlebih ketika Uni Eropa (EU) mengatakan akan menutup ekspor vaksin hingga seluruh negara Eropa memilikinya.

“Dapat dimengerti untuk mengutamakan warga negaranya sendiri, tetapi kita hidup di planet yang sama dan rantai pasokan bersifat global. Jika kita mengganggu rantai pasokan dengan satu cara, itu dapat menyebabkan pembalasan,” kata Taro mengingatkan.

Menurut dia, sudah waktunya bagi para pemimpin negara untuk duduk bersama dan menghasilkan strategi vaksin global guna memastikan distribusi vaksin kepada negara-negara yang paling membutuhkan.

“Kita perlu memperoleh mekanisme multilateral untuk menyelesaikan masalah ini,” ujar dia.

Sebelumnya, Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus menyatakan penolakan terhadap nasionalisme vaksin, saat dia mengatakan bahwa “negara-negara miskin harus menonton dan menunggu” sementara negara-negara kaya melakukan vaksinasi.

Menyoroti kesenjangan yang semakin melebar antara si miskin dan si kaya, Tedros mengingatkan bahwa dunia menghadapi “bencana kegagalan moral” jika tidak bekerja sama bagi kesetaraan vaksin.

Tedros mengutip sebagai contoh ketidaksetaraan bahwa lebih dari 39 juta dosis vaksin COVID telah diberikan di 49 negara berpenghasilan tinggi, sedangkan hanya 25 dosis telah diberikan di satu negara miskin. (ant/dil/jpnn)