'Menolak Politik Dinasti, Sama dengan Mengatakan Tidak Pada Korupsi'

jpnn.com - JAKARTA - Dampak negatif politik dinasti sudah terlihat jelas di sejumlah daerah. Namun, sampai sekarang masih ada pihak-pihak yang tanpa malu-malu menerapkan praktik tersebut demi mempertahankan kekuasaan.

"Politik dinasti jelas menghambat regenerasi politik, sirkulasi kekuasaan. Hampir semua daerah yang mengidap politik dinasti, tidak bebas korupsi, seperti terjadi di Banten, kakak adik kena kasus korupsi," tegas pengamat politik, Ray Rangkuti di Jakarta, Selasa (20/12).

Ray mengingatkan, politik dinasti, seperti yang terjadi di Banten, menyuburkan praktik korupsi. Semua sumber daya ekonomi daerah, hanya dialokasikan ke saudara dan juga keluarga. 

Akibatnya, hak warga untuk menikmati berbagai fasilitas publik dirampas .

"Tidak ada yang diuntungkan dari politik dinasti, kecuali dinastinya sendiri, rakyat tidak akan mendapat apa-apa," tegas direktur  Lingkaran Madani Indonesia ini.

Kasus jembatan roboh di Lebak yang jadi sorotan internasional, menurut dia, adalah bukti lainnya.

"Dinasti politik ini tidak ada gunanya bagi republik. Suburnya korupsi, memberi bukti, tidak akan ada pembangunan memadai kalau dinasti politik makin subur di daerah, menolak politik dinasti, sama dengan mengatakan tidak kepada korupsi," pungkasnya. (rmol/dil/jpnn)