Menpera Minta Pemda Dukung Program Bedah Rumah

jpnn.com - JAKARTA - Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Djan Faridz meminta setiap kepala daerah di seluruh Indonesia memberikan dukungan terhadap program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau Bedah Rumah untuk masyarakat kurang mampu di daerahnya masing-masing.

Djan mengklaim salah satu program pro rakyat yang menjadi unggulan Kementerian Perumahan Rakyat tersebut sangat membantu masyarakat untuk meningkatkan kualitas tempat tinggalnya agar menjadi lebih layak huni.

“Keberhasilan program BSPS atau bedah rumah di daerah tidak terlepas dari peran Pemda setempat. Oleh karena itu, program tersebut harus didukung oleh Pemda karena  bantuannya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat sehingga rumah mereka yang tadinya belum layak menjadi layak huni,” kata Djan Faridz dalam keterangan persnya, Senin (20/1).

Politikus PPP itu mencontohkan, program BSPS di Kabupaten Sampang selain mendapat dukungan dari masyarakat setempat juga didukung penuh oleh Pemda Kabupaten Sampang. Selain bangunan rumahnya kokoh, peran Pemda dalam pendampingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program pro rakyat tersebut juga berjalan dengan baik.

Kemenpera akan tetap melanjutkan  penanganan rumah tidak layak huni di 7 desa sisanya, sehingga pada tahun 2014 nanti Kecamatan Kedungdung akan bebas rumah tidak layak huni.

“Kemenpera pada 2013 telah menyalurkan bantuan BSPS untuk Kecamatan Kedungdung sebanyak 1.932 unit rumah dengan total anggaran kurang lebih Rp 14 miiar. Sedangkan tahun ini akan ditambah sebanyak 400 unit untuk tujuh desa dengan jumlah bantuan 7,5 juta rupiah per unit rumah,” terangnya.

Menpera menerangkan, program BSPS ini merupakan program pro rakyat, karena pemerintah menyadari kemampuan masyarakat untuk memperbaiki rumah sangat terbatas. Guna menunjukan keseriusan Kemenpera pada pelaksanaan program ini, target bedah rumah tahun ini ditargetkan untuk 500 ribu unit rumah untuk seluruh Indonesia.

“Program BSPS ini nantinya diharapkan tidak hanya menuntaskan permasalahan rumah tidak layak huni pada tingkat kecamatan, tapi sampai kabupaten. Untuk monitoring penyaluran bantuan BSPS Kemenpera dibantu oleh TNI AD yang bekerja sama dengan pemerintah daerah terkait,” pungkasnya. (esy/jpnn)