Menpora Hadiri Rakornas Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah 2019

jpnn.com, JAKARTA - Menpora Zainudin Amali menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dibuka secara langsung oleh Presiden Joko Widodo, di Balai Sidang JCC, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (6/11) pagi.

Acara rutin tahunan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) tahun ini mengangkat tema "Transformasi Pengadaan di Era Digital untuk SDM Unggul Indonesia Maju".

Presiden Jokowi dalam pembukaan rakornas mengatakan LKPP harus mampu menjadi pintu masuk tumbuh kembangnya perekonomian nasional. Menurutnya, harus ada regulasi yang memudahkan produk-produk lokal dan UMKM bisa masuk e-catalog yang dapat diakses instansi pemerintah dalam menyiapkan pengadaan barang dan jasa.

"LKPP harus mampu mendesain pengadaan barang dan jasa untuk memberikan kemudahan-kemudahan pada produk lokal, menciptakan lapangan kerja, dan pengembangan UMKM, jangan impor terus. Jangan ada keterlambatan, apalagi di konstruksi, tadi saya lihat di laporan masih ada proses tender di November sampai angka Rp 31 triliun, tahun depan tidak boleh terjadi lagi," tegas Presiden Jokowi.

Menanggapi apa yang disampaikan Presiden, Menpora Zainudin Amali sangat menyetujui dan menekankan bahwa peringatan tentang keterlambatan tender khususnya tentang konstruksi dari Presiden harus memacu masing-masing K/L membuat cara dan terobosan-terobosan.

"Saya kira apa yang disampaikan Bapak Presiden itu harus dilakukan. Keterlambatan tender, bayangkan masih ada 31 triliun, padahal sudah bulan November, kapan bisa dikerjakan. Kementerian/Lembaga harus membuat cara, Januari harus sudah jalan. Sekarang kan ada pra tender, November-Desember tahun berjalan sudah mempersiapkan pekerjaan tahun berikutnya. Tapi itu untuk konstruksi ya, kalau seperti Kemenpora yang tidak banyak, dan belanja barang masih bisa diterima," kata Menpora usai pembukaan.

Rakernas ini juga menjadi tugas dan fungsi LKPP untuk menyiapkan perubahan Peraturan Pemerintah (PP) No 54/2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, guna menyesuaikan belanja pemerintah yang meningkat hingga 300% pada kurun lima tahun terakhir, adanya realita hampir semua K/L penyerapan dalam semester satu dibawah 30%, dan teknologi informasi berjalan cepat dan menjadi keniscayaan untuk tidak diikuti.

Oleh karenanya ada lima hal kerangka yang dirancang dalam perubahan PP tersebut, yakni penyerdanaan pengadaan, harmonisasi dengan peraturan lain, mendukung kebijakan lain, fleksibilitas peraturan, dan penguatan serta peningkatan SDM.

Pembukaan ditandai dengan penabuhan gendang oleh Presiden Joko Widodo, didampingi MenPPN Suharso Monoarfa dan Kepala LKPP Roni Dwi Susanto. Hadir para peserta mencapai 3000 orang, para pemangku kepentingan yakni para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para Kepala Badan/Lembaga, dan perwakilan pemerintah daerah.(adv/jpnn)