Mensos: Melalui PSKS Pemerintah Fokus Penanggulang Kemiskinan

jpnn.com - RENCANA pembangunan nasional yang telah disusun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla diarahkan untuk membangun manusia dan masyarakat Indonesia serta mengatasi ketimpangan sosial.

"Kebijakan pembangunan pemerintah diarahkan pada upaya mempercepat pemenuhan kebutuhan dan layanan dasar rakyat, penanggulangan kemiskinan, mengatasi kesenjangan antar kelompok dan wilayah, meningkatkan kemampuan sumber daya manusia," kata Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa di Klaten beberapa waktu lalu.

Khofifah mengatakan, pemerintahan Jokowi-JK berupaya mempercepat penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Langkah yang diambil  di antaranya mengeluarkan program perlindungan sosial bagi masyarakat Indonesia, seperti memberikan Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat.

Pada tahun 2015, Jokowi akan meluncurkan program perlindungan sosial secara langsung di kantong-kantong masyarakat seperti nelayan, buruh, pesantren, dan petani. Mereka tersebar 12 desa/kelurahan, 12 kabupaten/kota, 12 kecamatan, di 9 provinsi.

Dalam acara peluncuran di Klaten pada hari ini, pemerintah memberikan program perlindungan sosial ke kalangan buruh. Menurut Puan, kalangan buruh menjadi salah satu fokus atau target pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan.

Sebanyak 532 kepala keluarga menerima Kartu Keluarga Sejahtera di dusun yang dijadikan oleh pemerintah sebagai tempat peluncuran Kartu Perlindungan Sosial. Selain itu, 477 anak sekolah dan 1.646 jiwa akan memperoleh Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat.

"Buruh merupakan pelaku pembangunan dan pelaku ekonomi, baik secara individu maupun secara kelompok. Dengan demikian, buruh mempunyai peranan yang sangat signifikan dalam menggerakan perekonomian nasional dan menciptakan ruang bagi kesejahteraan masyarakat," ujarnya.

Program Simpanan Keluarga Sejahtera merupakan program bantuan sosial terpadu kepada masyarakat kurang mampu. Sedangkan Program Indonesia Pintar diluncurkan untuk menjamin dan memastikan seluruh anak usia sekolah, terutama dari warga misin, menerima bantuan pendidikan hingga lulus SMA/SMK/MA. (adv/jpnn)