Mentan Minta Daerah Perbatasan Siap jadi Gerbang Ekspor

jpnn.com, JAKARTA - Para petani jagung telah memiliki jaminan harga dan pasar dari pemerintah. Pasar dalam negeri pun saat ini terus meningkat dari waktu ke waktu.

Saat ini masyarakat membutuhkan sekitar tujuh ton jagung per tahun. Dahulu para importir bahan pangan pokok lebih senang mengimpor dari negara luar karena akses yang sulit sehingga biaya yang dikeluarkan menjadi lebih mahal.

Dengan adanya solusi yang diberikan pemerintah saat ini untuk menyerap seluruh hasil produksi petani, diharapkan tidak ada lagi petani yang merugi, sehingga semua pihak bisa menikmati hasilnya serta mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan petani.

“Saat ini petani tidak usah takut, dulu petani tidak dipertemukan dengan pasarnya, para importir terus mengimpor dan petani juga terus menanam, namun saat ini petani mendapatkan jaminan harga dan pasar dari pemerintah," kata Mentan Andi Amran Sulaiman, dalam rapat koordinasi gabungan yang digelar di Kantor Badan Litbang Pertanian.

Selain membahas mengenai pengembangan pangan di wilayah penyangga kota besar, rakorgab kali ini juga membahas mengenai pengembangan lumbung pangan di wilayah perbatasan negara.

Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, bahwa membangun bangsa adalah membangun dari pinggiran, sehingga sebagai tindak lanjutnya, Mentan menginstruksikan seluruh bupati yang berada di wilayah perbatasan antara lain Kabupaten Karimun, Lingga, Entingkong, Merauke, Sambas, Belu dan Malaka untuk mempersiapkan dan membuka wilayahnya seluas-luasnya sebagai gerbang ekspor ke negara tetangga.

"Kami akan membangun daerah perbatasan sebagai lumbungan pangan sesuai dengan keunggulan komparatifnya dan sesuai dengan culture masyarakatnya," ujar Mentan.

Saat ini Menteri Pertanian akan fokus melakukan ekspor ke negara beras organik dan jagung ke negara tetangga. Negara Malaysia dan Filipina membutuhkan bahan pokok pangan dari Indonesia. Diketahui bahwa Malaysia setiap tahunnya mengimpor tiga juta ton jagung per tahun setara dengan 20 triliun.