Mentan Serahkan KUR Senilai Rp 36,6 Miliar di Serdang Bedagai

Menurut Mentan SYL, Indonesia memiliki kekayaan alam yang luar biasa. Termasuk Sumatera Utara sebagai salah satu daerah yang memiliki potensi besar pada sektor pertanian termasuk perkebunan dan dunia peternakannya. “Negara kita negara kaya, negara kaya adalah pemberian Tuhan yang harus kita syukuri, dan Sumatera Utara menjadi salah satu provinsi yang sangat hebat karna telah berhasil memanfaatkan kekayaan alamnya dengan tepat. Membangun suatu daerah dengan kekuatan alam seperti Sumatera Utara itu yang luar biasa,” tutur Mentan SYL.

Lebih lanjut SYL mengatakan, berbagai upaya peningkatan populasi sapi lokal yang dilakukan Kementan, merupakan rangkaian dari komitmen pemerintah untuk menekan angka dominasi impor sapi di Indonesia. Sekaligus sebagai upaya memenuhi kebutuhan daging sapi nasional yang jumlahnya mencapai 700.000 ton pertahun. "Namun peternaknya juga harus dilindungi dari kebangkrutan, salah satunya lewat AUTSK, agar peternak dapat menjalankan usaha ternaknya dengan tenang," tandasnya.

Di kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan, Sarwo Edhy mengatakan, penyerahan AUTSK tersebut merupakan kerja antara Kementan dengan PT. Jasindo. "Realisasi AUTSK tahun anggaran 2019 untuk Sumatera Utara dari 27 kabupaten maupun kota yang diserahkan saat ini untuk ternak sebanyak 9.630 ekor," sebut Sarwo Edhy.

Dikatakan Sarwo Edhy, total nilai KUR pertanian adalah Rp50 triliun. Pembiayaan ini diperuntukkan untuk membantu budidaya perkebunan, tanaman pangan, hortikuktura dan pertenakan dengan bunga yang rendah yaitu 6 persen. "Kami mendapat amanat untuk menyalurkan KUR kepada petani sebesar Rp 50 triliun. Ini harus dimanfaatkan petani untuk mengembangkan usahataninya, seperti budidaya atau membeli Alsintan. Saat ini serapan KUR sudah mencapai kurang lebih Rp 2 triliun," ungkap Sarwo Edhy.

Selain skema KUR, Sarwo Edhy juga mengimbau kepada petani yang hadir untuk bisa mengakses asuransi pertanian. Baik itu asuransi padi dan asuransi ternak. "Pemerintah memberikan subsidi sehingga petani dibantu dalam pembayaran preminya. Petani cukup membayar Rp 36 ribu, karena Rp 144 ribu dibayarkan oleh pemerintah. Sehingga jika padi yang ditanam mengalami puso karena kekeringan atau banjir maka akan diganti Rp 6 juta per hektar untuk satu kali masa tanam," ungkap Sarwo Edhy.

Sedangkan, bagi peternak yang telah mengikuti asuransi, pemerintah akan mengganti ternaknya yang mati atau hilang, senilai Rp10 juta per ekor. Peternak cukup membayar premi sebesar Rp 40 ribu. Sementara sisanya, Rp 160 ribu, akan dibayarkan oleh pemerintah.(ikl/jpnn)