Menteri Asman Tunda Rekrutmen CPNS Pelamar Umum di 32 Instansi

jpnn.com - JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Asman Abnur memutuskan penundaan rekruitmen Calon Pegawai Negeri (CPNS) dari pelamar umum di 32 kementerian/lembaga pada tahun ini. Berdasar penundaan itu maka pengadaan CPS di 32 instansi pemerintah pusat itu baru bisa dilakukan tahun depan.

Keputusan penundaan itu tertuang dalam Surat Menteri PANRB No. B/3656/M.PAN-RB/11/2016 tentang Informasi Penundaan Pengadaan CPNS Pusat dari Pelamar Umum Tahun 2016. Asman menandatangani surat itu pada Selasa (8/11).

Sebelumnya 32 instansi pemerintah pusat telah memperoleh persetujuan prinsip penambahan kebutunan PNS.  Semula, jadwal penerimaan CPNS instansi pusat akan dimulai dengan masa pendaftaran pada 1 – 19 Oktober 2016.

Namun dengan adanya penundaan itu maka praktis pendaftaran pun diundur. Penundaan itu merujuk arahan Presiden Joko Widodo dalam rapat kabinet terbatas tanggal 24 Oktober 2016 dan hasil rapat koordinasi tingkat menteri terkait pada 7 November yang dipimpin Menteri Asman.

“Kami harapkan masing-masing instansi tetap melanjutkan melakukan penataan organisasi, sekaligus penataan pegawai agar tetap mampu mendukung optimalisasi capaian kinerja,” tulis Asman dalam suratnya yang ditembuskan ke Presiden, Wakil Presiden, Menteri Keuangan dan Kepala BPKP.(adv/jpnn)

Berikut ini kementerian/lembaga yang menunda rekrutmen CPNS jalur Umum:

1. Kementerian Kesehatan
2. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
3. Kementerian Agama
4. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
5. Kementerian Pertahanan
6. Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi
7. Kementerian Perhubungan
8. Kementerian Perindustrian
9. Kementerian PUPR
10. Kementerian ESDM
11. Kementerian Agraria dan Tata Ruang
12. Kementerian Menteri Pariwisata
13. Kementerian Pertanian
14. Kementerian Kelautan dan Perikanan
15. Kementerian LH dan Kehutanan
16. Kementerian Hukum dan HAM
17. Kementerian PANRB
18. Kementerian Kepolisian RI
19. Kementerian Mahkamah Agung
20. LIPI
21. LAPAN
22. LAN
23. BMKG
24. BPPT
25. BIN
26. BPK
27. BNPT
28. BNN
29. Badan POM
30. BPKP
31. BATAN
32. BAPETEN