Menteri BUMN Bakal Tertibkan Bisnis Bank Himbara, Misbakhun: Sudah Sewajarnya

Untuk itu, dalam masa pandemi ini dan melihat daya beli masyarakat terhadap rumah subsidi masih tinggi, Misbakhun menyarankan agar anggaran atau kuota rumah subsidi ditambahkan menjadi 400-600 ribu unit.

Jika ini bisa diterapkan maka pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia juga besar.

"Karena sektor ini pasarnya masih sangat luas dan dari sisi risiko juga sangat aman karena ada agunannya berupa rumah," tutur Misbakhun.

Dihubungi terpisah, Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah menilai penyaluran dana untuk rumah subsidi dengan skema FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan Rakyat) sudah seharusnya diserahkan kepada perbankan yang berkomitmen dan sudah terbukti besar dan berhasil menyalurkannya.

“Kami setuju kalau penyaluran subsidi bagi rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) itu diserahkan kepada perbankan yang punya komitmen besar dan sudah terbukti merealisasikannya, seperti misalnya BTN,” kata Junaidi.

Baca Juga: Ini 6 Cara Merayakan Hari Valentine Tanpa Takut Berat Badan Naik

Menurutnya, bila penyaluran dana subsidi diberikan kepada semua perbankan justru tidak fokus, apalagi bila progres penyaluran tidak sesuai apa yang diharapkan oleh pemerintah.

“Ya ngapain juga ikut kerja sama kalau penyaluran tidak sesuai, lebih baik kepada perbankan yang punya bukti jelas penyaluraannya,” kata dia.