Menteri Desa Prihatin Gizi Buruk Masih terjadi di NTT

Keberadaan BUMDes, kata Marwan,  bisa menjadi lokomotif untuk sistem pertanian di desa. Masyarakat bisa diberdayakan menjadi petani sukses, mengingat penggunaan dana desa sepenuhnya berbasis masyarakat untuk memenuhi apa yang dibutuhkan di desanya.

“Kalau misalnya ada hambatan soal panen, maka guna dana desa ini untuk program antisipasi agar tidak lagi terjadi gagal panen. Misalnya membenahi irigasi, membangun embung (kantong penadah air) dan sebagainya. Masyarakat desa tentu harus mengetahui apa kebutuhannya kemudian gunakan dana desa ini untuk kebutuhan itu,” ujar Marwan.

Jika musim panen tiba, Ketua Dewan Pembina  Gerakan Mahasiswa Satu Bangsa (Gemasaba) ini mengimbau agar desa-desa memperkuat stok beras desa melalui lumbung pangan yang berfungsi sebagai cadangan pangan desa untuk mengatasi masa paceklik.

Marwan mengingatkan, lumbung pangan desa harus dikembangkan menjadi lembaga usaha desa berbasis pangan. Lumbung pangan ini dibentuk dan dikelola oleh desa yang bergerak di bidang penyimpanan, pendistribusian, pengolahan dan perdagangan beras dan bahan pangan pokok lainnya.

“Lumbung pangan desa paling tepat dikembangkan menjadi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes adalah lembaga usaha desa yang dibentuk dan dikelola bersama oleh masyarakat dan pemerintah desa untuk memperkuat perekonomian desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa,” ujarnya.

‪‪Menurut Marwan, Kementerian Desa memiliki perhatian khusus pada NTT. Sebab, dari 22 Kabupaten/Kota di NTT, ada 18 kabupaten masih dikategorikan sebagai daerah tertinggal. Karena itu, selain mendorong dengan dana desa, pemerintah juga memberi intervensi bantuan untuk kabupaten tertinggal, misalnya membantu pertanian tanaman jagung, bantuan angkutan pedesaan, membangun sumber air bersih, termasuk bantuan ternak sapi bagi masyarakat.

“Banyak program yang akan kita jalankan di NTT, dan saya akan pantau langsung pelaksanaannya,” ujar Marwan.(gir/jpnn)