Menteri Desak Pemda Cabut Izin Perusahaan Outsourcing Nakal

JAKARTA - Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar meminta kepada seluruh pemerintah daerah (pemda) untuk mencabut izin perusahaan outsourcing yang terbukti nakal. Pasalnya, pemda di masing-masing daerah dinilai kurang tegas dalam menindak perusahaan outsourcing.

“Saya minta kepada seluruh pemda supaya mencabut izin operasional pengerah tenaga outsourcing yang tidak taat UU Nomor 13 dan keputusan Mahkamah Konstitusi. Pemda harus mencabut Ijin operasionalnya karena penerbitan izinnya  ada di pihak pemda,” ungkap Muhaimin di Gedung Kemenakertrnas, Jakarta, Kamis (27/9).

Muhaimin mengakui, saat ini cukup banyak perusahaan alih daya (outsourcing) yang menyengsarakan pekerja dan tidak memberikan hak-hak normatif bagi pekerja. Padahal, komitmen pemerintah dan serikat pekerja menekankan bahwa pelaksanaan  penyerahan sebagian pekerjaan kepada pihak ketiga (outsourcing) tidak boleh menyimpang terhadap peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku.

“Tapi apa buktinya? Sekarang ini justru marak perusahaan outsourcing yang menyengsarakan pekerja.  Ironisnya, melihat kondisi demikian,  pemda juga tidak bergerak dan menindak tegas. Akibatnya para pekerja di daerah merasa dirugikan,” tandasnya.