Menteri ESDM Bahlil Diminta Luruskan Penonaktifan Dirjen Migas

“Masalahnya, pemberian kuasa kepada SKK Migas sangat rawan disalahgunakan, baik oleh oknum KKKS atau SKK Migas. Karena di situ yang ditugaskan pemerintah membina, mengawasi, dan mengendalikan KKKS itu adalah SKK Migas, bukan Dirjen Migas,” tuturnya.

Sementara, lanjut Yusri, Direktorat Jenderal Migas adalah penyusun kebijakan dari aspek industri Migas, mulai dari pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, hingga lingkungan.

Selain itu, Dirjen Migas bertanggung jawab atas pembangunan infrastruktur tertentu serta pengelolaan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

“Penjelasan Kapuspen Kejagung Harli Siregar, penggeledahan Ditjen Migas terkait impor dan ekspor minyak mentah dan kondensat bagian negara (MMKBN) yang berasal dari produksi KKKS. Hal ini menunjukkan ketidakpahaman penyidik Kejagung menyangkut tupoksi Ditjen Migas,” urai Yusri.

Pada 21 Agustus 2024 lalu, CERI telah merilis bahwa analisis CERI tentang potensi makin amburadulnya penataan energi dan sumber daya alam di bawah kendali Bahlil Lahadalia sebagai Menteri ESDM, dibenarkan oleh sejumlah kalangan.

Menurut penuturan seorang mantan pejabat tinggi Migas kepada CERI kala itu, pontensi amburadulnya pengelolaan energi dan sumber daya alam pasti ada, apalagi Bahlil sebagai ketua umum partai politik.

CERI pun kala itu mensinyalir Bahlil dijadikan Menteri ESDM diduga hanya dalam rangka mengamankan bisnisnya orang-orang tertentu di bidang tambang mineral serta Migas.

Akhirnya, mantan pejabat tersebut kala itu hanya bisa berharap Prabowo nanti sadar bekerja untuk negara dan rakyat sesuai dalam pidatonya dan mencari orang-orang yang kompeten dan jujur untuk membantunya.