Menteri Ingin Gerakan Bela Negara Masuk Kampus

Dan sesi yang ketiga adalah bertepatab menjelang kelulusan atau wisuda. Usman mengatakan seluruh kegiatan bela negara ini diisi dengan pembekalan wawasan kebangsaan dan latihan kedisiplinan. Dia menjelaskan program ini sudah berjalan sejak 2012-2013 lalu.

Menurut Usman mahasiswa tidak menolak program ini. Sebab program bela negara tidak ada kaitannya dengan upaya membungkam sifat kritis mahasiswa. "Mahasiswa tetap menjadi agent of change," paparnya. Namun dalam setiap penyampaian aspirasi, mahasiswa diminta disiplin dan tidak anarkis atau merusak.

Ketua Badan Ekskutif Mahasiswa (BEM) UGM  Satria Triputra Wisnumurti meminta pemerintah menjelsakan dengan detail pelaksanaan dan kurikulum bela negara itu. Meskipun bela negara ini beda dengan wajib militer, Satria mengatakan pandangan masyarakat saat ini tetap mengarah pada wajib militer. "Bela negara selama ini identik dengan kegiatan militer," kata dia.

Menurutnya, bagi civitas akademik, kegiatan penelitia mahasiswa dan dosen yang berguna bagi masyarakat sudah merupakan wujud bela negara. Kemudian kegiatan mahasiswa yang KKN dengan terjun ke masyarakat, baginya juga wujud bela negara. "Jangan sampai program bela negara justru mengkerdilkan makna bela negara sesungguhnya," tuturnya.

Mahasiswa semester IX Fisipol itu juga mengatakan, keberatan jika bela negara ini digunakan untuk menanamkan doktrin untuk membungkam kebebasan berpendapat. Baginya hak dasar berpendapat harus tetap dipertahankan.

Ketua BEM Universitas Indonesia Andi Aulia Rahman mengatakan di UUD 1945 sudah jelas ada amanat setiap warga untuj ikut bela negara. Andi juga berharap pemerintah membuat konsep yang jelas. "Jangan sampai disusupi kepentingan golongan tertentu. Misalnya untuk mendoktrin ideologi tertentu," jelas dia.

Menurutnya upaya bela negara tidak harus mengajari angkat senjata di markas tentara. Pemerintah bisa menggalakkan program bela negara dengan menambah durasi jam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Andi menuturkan jam pelajaran PPKn yang ada saat ini sangat sedikit sekali. Kalaupun durasi PPKn tidak bisa ditambah, pembekalan wawasan kebangsaan dan Pancasila bisa dilakukan sesuai usia sasarannya. (wan)