Menteri Marwan: Ada Dana Desa, Jangan Risau PHK

jpnn.com - JAKARTA - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (DPTT)  Marwan Jafar menilai, masyarakat tidak perlu risau dengan adanya isu pemutusan hubungan kerja (PHK) di tengah gejolak perekonomian dunia yang tidak menentu akhir-akhir ini.

"Tidak usah risau dengan isu PHK, masih banyak yang bisa dilakukan di desa. Dengan adanya dana desa, masyarakat desa akan bisa mengembangkan dan memperkuat perekonomian desa," ujar Marwan, Selasa (6/10).

Menurut Marwan, dana desa bisa dijadikan stimulan untuk mengembangkan usaha perekonomian desa dengan mengembangkan beberapa potensi desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

"BUMDes sangat efektif untuk memperkuat perekonomian desa. Tidak sekadar bertujuan  mengembangkan modal, akan tetapi BUMDes juga membangkitkan tradisi gotong royong antar masyarakat," ujarnya.

Untuk memperkuat perekonomian desa, kata Marwan, pihaknya akan memerbaiki pusat-pusat perekonomian desa seperti pasar tradisional.

"Pasar tradisional sebagai sarana sentral perekonomian desa, juga akan kita perbaiki agar gairah masyarakat desa dalam melakukan aktivitas ekonomi semakin meningkat," ujarnya.

Sebagai informasi, Data Kementerian Ketenagakerjaan pada September 2015 menyebutkan, 25.506 tenaga kerja telah dirumahkan. Mereka tersebar di beberapa lokasi utama, seperti DKI Jakarta (1.430 orang); Banten (5.424 orang); Jawa Barat (12.000 orang); Jawa Tengah (1.305 orang); Jawa Timur (3.2190 orang); dan Kalimantan Timur (3.128 orang).

Sementara potensi PHK mencapai 6.496 tenaga kerja. PHK terbesar berada di Kalimantan (3.000 orang) disusul Jawa tengah (1.185 orang) dan Banten (1.030 orang).