Menteri Marwan Merasa Disudutkan, Ini Sebabnya...

jpnn.com - JAKARTA - Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Marwan Jafar merasa disudutkan gara-gara program pendamping desa. Menurutnya, ada pihak yang sengata memobilisasi massa untuk menyudutkannya.

Marwan mengatakan, ada pihak tertentu yang memolitikkan persoalan dana desa dengan menggerakkan kelompok massa untuk melakukan aksi unjuk rasa. Menteri asal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu pun selalu disudutkan ketika ada aksi massa soal pendamping desa.

“Mereka menggerakkan massa lakukan aksi-aksi. Tidak murni gerakan mereka," katanya dalam saat konferensi pers soal status eks fasilitator Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di gedung Kemendes PDTT, Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (10/4).

‎Marwan menjelaskan, pihak tertentu itu sengaja mengemas program pendamping desa menjadi hal buruk di mata para eks fasilitator PNPM Mandiri. Selanjutnya, para eks fasilitator PNPM Mandiri pun terus menuntut untuk secara langsung diangkat menjadi pendamping desa tanpa seleksi.

Padahal, katanya, tuntutan itu tidak pas jika disuarakan ke Kemendes PDTT yang dipimpinnya. Sebab, PNPM Mandiri Perdesaan merupakan program di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagi) yang telah berakhir pada Desember 2014 silam.

"Ini kan program era Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Program itu berakhir saat di bawah naungan Kemendagri sebagaimana yang tertuang dalam berita acara serah terima (BAST) pada 31 Desember 2014," imbuh dia.

Lantas siapa pihak yang menyudutkan Marwan? Bekas wakil ketua panitia khusus (pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Desa itu enggan menyebutkannya.

"Ya semua sudah tahulah siapa. Saya tak perlu sebutkan siapa orangnya," tegas dia.(mg4/jpnn)