Menteri PUPR Bekali Calon Kada PDIP dengan Jurus Padat Karya

Rabu, 31 Januari 2018 – 00:00 WIB

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono saat menjadi pembicara pada Sekolah Partai PDIP di Depok, Jawa Barat, Selasa (20/1). Foto: Humas PDIP for JPNN.Com

jpnn.com, JAKARTA - PDI Perjuangan tak hanya membekali para jagonya di Pilkada 2018 dengan ideologi dan konsep ekonomi kerakyatan. Sebab, partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu juga ingin para calon kepala daerah ataupun calon wakil kepala daerah usungannya paham persoalan infrastruktur.

Untuk itu, PDIP menghadirkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono sebagai pembicara pada Sekolah Partai yang digelar di Wisma Kinasih, Depok, Jawa Barat, Selasa (30/1). Kegiatan yang dimulai Minggu (28/1) itu diikuti 92 calon kepala daerah ataupun calon wakil kepala daerah usungan partai pemenang Pemilu 2014 tersebut.

Basuki dalam paparannya menyampaikan kiat-kiat bagi kepala daerah untuk bisa membangun infrastruktur yang tepat sasaran. Yakni pembangunan infrastruktur tidak hanya langsung dirasakan manfaatnya, tapi juga bisa berefek pada upaya meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi angka kemiskinan.

“Pembangunan infrastruktur merupakan investasi jangka panjang yang memang tidak akan bisa dirasakan dampaknya oleh masyarakat dalam waktu dekat. Sebab, ada proses yang harus dilalui untuk mencapai peningkatan,” kata Basuki.

Meski infrastruktur merupakan proyek investasi jangka panjang, kata Basuki, tapi dalam jangka pendek tetap bisa dirasakan manfaatnya. Contohnya adalah mengurangi angka kemiskinan.

Doktor teknik sipil lulusan Colorado State University, Amerika Serikat itu lantas menyodorkan angka kemiskinan versi Badan Pusat Statistik (BPS). Pada 2017, persentase penduduk miskin mencapai 10,38 persen. Komposisinya adalah 61,47 persen berada di wilayah perdesaan, sedangkan 38,53 persen di wilayah perkotaan.

Basuki menyebut angka itu turun dibandingkan 2018 yang mencapai 10,78 persen. Namun, sambungnya, kemiskinan memang masih menjadi tantangan dalam membangun infrastruktur.

Karena itu pemerintahan Presiden Joko Widodo menggenjot pemerataan pembangunan terutama di desa-desa. Tujuannya adalah menekan angka kemiskinan di perdesaan yang masih tinggi.