Menteri Siti Dorong Upaya Pencegahan Permanen Karhutla

Sejak adanya penguatan sanksi hukum, maka perusahaan wajib memiliki secara lengkap sarana dan prasarana, ahli lingkungan, bahkan tenaga teknis untuk karhutla. Artinya, perusahaan berinvestasi cukup besar. Karenanya tidak semua sanksi harus dalam bentuk pencabutan izin.

"Pemerintah itu posisi utamanya melakukan pembinaan masyarakat. Pemerintah tidak bisa main hajar, harus sesuai prosedur tentunya. Yang jelas perusahaan terlibat Karhutla, pasti diberikan sanksi, baik administratif, pidana ataupun perdata," tegas Siti.(jpnn)

Simak! Video Pilihan Redaksi: