JPNN.com 
Menteri Siti Nurbaya Tegaskan Kolaborasi Jadi Kekuatan untuk Cegah Karhutla
jpnn.com, JAKARTA - Sejak Satuan Tugas (Satgas) daerah dalam rangka kondisi siaga darurat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) diaktifkan tanggal 11 Februari 2020, Pemprov Riau kini mengakhiri status Siaga Bencana Karhutla 2020. Selama masa ini, Indeks Standard Pencemaran Udara (ISPU) di Riau juga tidak ada yang menunjukkan level berbahaya maupun yang tidak sehat.
Hal ini terlihat dari perbandingan total jumlah hotspot atau titik api, pada tanggal 1 Januari-31 Oktober 2020 pukul 07.00 WIB, berdasarkan Satelit Terra/Aqua (NASA) dengan level confident ≥80%. Terpantau hotspot di seluruh Indonesia sebanyak 2.282 titik lebih rendah 91,57% dari jumlah hotspot tahun 2019 yaitu 27.055 titik.
Khusus untuk hotspot di Provinsi Riau pada periode tersebut terpantau 327 titik atau lebih rendah 88,37% dibandingkan pada tahun 2019 yaitu 2.902 titik.
"Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Tahun ini ikhtiar dan doa kita dikabulkan. Kekhawatiran banyak pihak akan terjadinya duet bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dan Covid-19 Corona, dapat kita hindari,” ujar Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya, dalam peryataan tertulis, Sabtu (31/10).
Kerja Keras Semua Jajaran Pusat dan Daerah
Secara keseluruhan di Indonesia pada periode yang sama, hotspot menurun dari 25.453 titik ke 2.191 titik. Artinya terdapat penurunan jumlah hotspot sebanyak 23.261 titik atau 91,39 %.
Lebih lanjut, Menteri Siti Nurbaya mengungkapkan, atas arahan Bapak Presiden Joko Widodo, dan kerja keras semua jajaran dari pusat hingga ke tapak, beberapa Provinsi rawan karhutla dapat bebas dari ancaman asap tahun ini, termasuk salah satunya Provinsi Riau.
“Yang paling nyata di Provinsi Riau dan Provinsi Kalbar. Yang bila tidak dijaga kita bisa kecolongan, yaitu pada bulan April - Mei di Riau dan pertengahan Agustus di Kalbar,” tutur Menteri Siti seraya menyatakan bersyukur, dan memberikan penghargaan yang setinggi-setingginya kepada jajaran Pemda, TNI, Polri, KLHK, BPPT, BMKG, Swasta, masyarakat, serta tentu saja BNPB.
