JPNN.com 
Menteri Susi Cuma Pemberani, tapi Lemah dari Substansi
Kebijakan yang Keliru Lebih Bahaya dari Korupsi
jpnn.com - PANGKALPINANG - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Irman Gusman mengingatkan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti agar selektif, hati-hati dan bersifat strategis dalam mengeluarkan berbagai kebijakan terhadap nelayan penangkap ikan di perairan laut Indonesia.
Hal tersebut dikatakan Irman Gusman menjawab pertanyaan wartawan usai Dialog Forum Komunikasi Pemerintahan Daerah Provinsi Bangka Belitung (Babel) bersama Ketua DPD RI, Irman Gusman, di Kota Pangkalpinang, Babel, Jumat (6/3).
Saat ini menurut Irman, berbagai kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan dipersepsi publik sebagai tindakan pemberani, tapi lemah dari sisi substansi. "Kesannya, kebijakan Menteri Susi cenderung mengejar popularitas. Setiap ada kebijakan baru, publik selalu menilainya sebagai keberanian tapi sulit diukur untuk jangka panjang," ujar Irman.
Sebagai top organisasi di Kementerian Kelautan dan Perikanan, ujar Irman, Menteri Susi tidak terlibat dengan kebijakan jangka pendek karena tidak akan menyelesaikan substansi masalah kelautan dan perikanan yang selama ini terjadi.
"Baru tiga bulan jadi menteri, banyak daerah telah mengajukan komplain ke DPD RI untuk disampaikan kepada Menteri Susi. Komplain itu datang dari berbagai kalangan yang berusaha di sektor kelautan dan perikanan," ujar senator dari Sumatera Barat itu.
Diingatkan Irman, aksi demo ribuan nelayan Pantai Utara Pulau Jawa yang juga berimbas kepada aktivitas masyarakat luas hendaknya bisa diambil hikmahnya oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Dia jelaskan, kebijakan yang tidak terukur untuk jangka panjang apalagi ditujukan untuk mengejar popularitas relatif lebih berbahaya dibanding tindak pidana korupsi.
"Kalau tindak pidana korupsi bisa diukur jumlah kerugian negara. Tapi kalau sebuah kebijakan yang diambil hanya untuk kepentingan popularitas, maka terbuka peluang untuk korupsi. Kalau itu terkadi, maka negara dan masyarakat akan mengalami kerugian terus-menerus sampai sebuah kebijakan tersebut dicabut," tegasnya.
