Menteri 'Tantang' Kepala Daerah

Mengenai Kesiapan Reformasi Birokrasi

Sabtu, 20 Maret 2010 – 19:15 WIB

JAKARTA--Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi EE Mangindaan menegasan, pemerintah daerah harus melaksanakan reformasi birokrasi mulai 2011 mendatang. Ini agar pemda bisa memberikan pelayanan publik yang berkualitas disertai penerapan tata pemerintahan yang baik.

"Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah mengamanatkan agar reformasi birokrasi di pusat diselesaikan pada 2011. Selain itu secara intensif mulai pelaksanaan reformasi birokrasi di daerah," kata Mangindaan, Sabtu (20/3).

Dalam road map Kementerian PAN&RB, ditargetkan pelaksanaan reformasi birokrasi di daerah tuntas pada 2025. "Karena cakupan pemda itu sangat luas, di mana ada 33 provinsi dan 540 kab/kota, maka butuh waktu panjang untuk penyelesaian pelaksanaan reformasi birokrasi," ujarnya.

Karena reformasi birokrasi mulai dilaksanakan tahun depan, Menpan&RB menantang kepala daerah mengajukan diri untuk dinilai. "Jangan tunggu 2011, kalau tahun ini sudah ada pemda yang siap dinilai silakan ajukan ke pusat. Nanti tim reformasi birokrasi yang akan menilai," ucapnya.

JAKARTA--Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi EE Mangindaan menegasan, pemerintah daerah harus melaksanakan reformasi birokrasi

• 1
• 2
• Next
• Last »