Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com

Menteri Yuddy Perintahkan Pangkas Organisasi Pemda yang Tak Penting

Jumat, 29 April 2016 – 19:46 WIB
Menteri Yuddy Perintahkan Pangkas Organisasi Pemda yang Tak Penting - JPNN.COM
MenPAN-RB Yuddy Chrisnandi. Foto: Dokumen JPNN

jpnn.com - SEMARANG - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi meminta pemda memangkas struktur organisasi yang gemuk. Ini untuk mengoptimalkan kinerja pemda serta memacu pelaksanaan reformasi birokrasi.

"Lakukan evaluasi dan pangkas organisasi yang gemuk. Salah satu penyebab besarnya belanja aparatur pemerintah daerah karena organisasinya over weight. Untuk urusan wajib yang terkait pelayanan dasar silakan bentuk organisasinya sesuai kebutuhan, tapi untuk urusan pilihan benar-benar harus selektif," ujar Yuddy dalam keterangan persnya, Jumat (29/4).

Dia mencontohkan, untuk pemerintah kota yang tidak memiliki hutan, tidak perlu membentuk Dinas Kehutanan. "Kalau ada fungsi kehutanan, sebaiknya diitegrasikan ke dinas yang membidangi lingkungan hidup, bukan membentuk dinas tersendiri," ungkapnya.

Selanjutnya Yuddy mengingatkan, agar kesempatan perubahan peraturan pemerintah yang mengatur organisasi perangkat daerah, yang saat ini sedang dalam proses paraf lintas menteri, hendaknya dijadikan momentum oleh daerah untuk melakukan penataan kelembagaan yang lebih komprehensif.

"Hindari organisasi gemuk dengan jenjang hirarki yang panjang. Pemerintah pusat sudah memberi contoh dengan menghapus 10 Lembaga Non Struktural, bahkan saat ini sudah diputuskan dalam rapat di Kementerian Koordinator Polhukam ada 9 lembaga lainnya yang akan dihapus," tutur Yuddy.

Ditambahkan, pembentukan organisasi perangkat daerah harus diawali dengan evaluasi akademik untuk memetakan kondisi objektif organisasi pemerintah daerah saat ini, serta bagaimana idealnya ke depan, baik berdasarkan urusan pemerintahan maupun kebutuhan dan karakteristik daerah.

"Selain evaluasi akademik, sebaiknya dilalukan pula observasi lapangan untuk mengetahui bagaimana kondisi personil, pembiayaan, perlengkapan maupun dokumentasi administrasinya. Yang lebih penting lagi harus ada political will dari pimpinan daerah," pungkas Yuddy. (esy/jpnn)

Redaktur & Reporter : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News