Menurut KPK, Telisik Rekam Jejak Calon Menteri Bukan Hal Baru

jpnn.com - JAKARTA - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi S.P mengapresiasi langkah pemerintahan Jokowi-JK.

Apalagi, kalau rencana menyampaikan laporan harta kekayaan setiap tiga bulan sekali. "Itu langkah yang bagus kalau bisa diterapkan. Progresif sekali, KPK menyambut baik," jelasnya, kemarin.
      
Sedangkan terkait permintaan untuk rekam jejak, menurut Johan itu bukan langkah yang baru. Presiden SBY dalam pemerintahannya yang kedua sudah meminta informasi kepada KPK.

Tidak cuma soal menteri, Presiden biasanya meminta informasi terkait tokoh yang akan diberi penghargaan.
      
KPK, lanjutnya, siap memberikan informasi yang dibutuhkan. Tetapi, informasi yang diberikan sesuai dengan database KPK dan itu sangat terbatas.

Biasanya, informasi itu seputar pernah tidak seseorang diperiksa, terkait kasus korupsi atau tidak, hingga rajin tidaknya menyeror laporan harta kekayaan.

"Tidak menjamin kalau tidak pernah diperiksa berarti bersih. Setidaknya, Pak Jokowi nanti tidak buta terhadap orang-orang yang akan dipilihnya," imbuh Johan. (idr/dim)