Menurut Netty, Keputusan Pemerintah Bikin Rakyat Makin Sengsara

"Kebijakan kenaikan ini makin mempersulit kehidupan masyarakat dan membuat hidup masyarakat semakin sengsara dan ambyar," ungkap Netty.

Politikus PKS itu menegaskan pemerintah harusnya fokus dalam penanganan kesehatan terhadap Covid-19 dengan menggunakan anggaran kesehatan yang sudah disiapkan.

"Jangan bikin pusing rakyat dengan kebijakan yang kontradiktif dan membingungkan," ujarnya.

Dia menambahkan kebijakan subsidi yang diberikan kepada kelompok kelas III PBPU harus bisa dipertanggungjawabkan oleh pemerintah dan tepat sasaran mengingat carut marutnya persoalan data kepesertaan BPJS.

"Apalagi jumlah peserta Kelas III ini paling banyak dari kelas lainnya setelah terjadi migrasi dari Kelas I dan II ke Kelas II yang diakibatkan kenaikan premi Perpres 75/2019," ungkap Netty.

Dia menegaskan, seharusnya pemerintah dalam hal ini Presiden Jokoei melaksanakan putusan Mahkamah Agung yang membatalkan sebagian Perpres 75/2019 secara sungguh-sungguh karena keputusan ini mengikat.

"Jangan malah bermain-main dan mengakali serta mencederai hukum dengan menerbitkan Perpres 64/2020 ini. Seharusnya pemerintah menjadi contoh institusi yang baik dan taat hukum, jangan malah sebaliknya," pungkas Netty. (boy/jpnn)