Merasa Omongan SBY Dipelintir, Istana Batasi Peliputan

jpnn.com - JAKARTA--Sejumlah kegiatan kenegaraan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kini tidak lagi dapat diliput secara menyeluruh oleh media massa.

Beberapa kali awak media massa yang bertugas di Istana Negara hanya diperkenankan meliput awal acara Presiden. Setelah itu, saat pertengahan acara yang sedang berlangsung awak media massa diminta keluar dari ruang perhelatan. Ini sudah beberapa kali terjadi.

Di antaranya saat acara pemberian penghargaan Honorary Patron Medan dari ASEAN Federation of Engineering Organization (AFEO) untuk Presiden SBY dan acara pertemuan Presiden dengan peserta Silahturahim Nasional (Silatnas) Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) IV di Istana Negara.

Ternyata pihak Istana Negara memiliki alasan sendiri mengeluarkan kebijakan itu. Menurut Mensesneg Sudi Silalahi ini dilakukan karena beberapa kali pernyataan Presiden disalahartikan oleh sejumlah media massa.

"Saya lihat itu jadi dipolitikkan (politisasi) pernyataan Presiden ngomong begini, tahu-tahu dipelintir menjadi apa-apa dan sebagainya. Bahkan dihadap-hadapkan presiden dengan pihak-pihak lain. Padahal sama sekali enggak ada hubungannya dengan itu," ujar Sudi di kompleks Istana Negara, Jakarta, Kamis, (14/11).

Sudi memang tidak menjelaskan contoh yang ia maksud. Namun, hal ini merujuk pada pernyataan Presiden dalam pidatonya di hadapan pertemuan dengan Kadin versi Suryo Bambang Sulisto (SBS).

Saat itu, Presiden memang mengeluhkan kemacetan di ibukota dan meminta pertanggung jawaban dari kepala daerah, yaitu Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo. Oleh beberapa media massa, pernyataan ini memang kemudian dimintakan tanggapan ke Joko Widodo sehingga seolah-olah keduanya berdebat karena macet.

Sejak itulah, acara-acara di Istana mulai dibatasi untuk diliput media massa secara menyeluruh hingga acara selesai. Kalau pun diperbolehkan, itu hanya untuk media televisi yang membutuhkan visual.