Merasa Tahu Pekerja Asing, Moeldoko Tolak Pansus Angket TKA

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengaku tak sependapat dengan rencana sejumlah anggota DPR membentuk panitia khusus angket tentang tenaga kerja asing (Pansus Angket TKA). Menurutnya, upaya menyelesaikan persoalan TKA tidak perlu harus melalui pembentukan pansus angket di DPR.

"Apakah dengan dibentuknya (pansus) hak angket seperti itu menyelesaikan kondisi di lapangan? Yang penting sekarang adalah ini menjadi ancaman bersama. Saya sangat setuju kalau itu betul-betul menjadi ancaman, tapi kan ada petugas di sini," ucap Moeldoko di kompleks Sekretariat Negara, Jakarta, Jumat (27/4).

Mantan Panglima TNI itu menepis anggapan bahwa pemerintah dan aparat diam saja soal TKA yang melakukan pelanggaran. Dia memastikan aparat terus mengawasi para TKA yang bekerja di Indonesia.

Baca juga: Bismillah, Fadli Zon Jadi Pengusul Pertama Pansus Angket TKA

"Jangan seolah-olah menafikan negara Indonesia itu kosong enggak ada orang, terus datang sekelompok orang, itu ancaman. Lha ini manusia semuanya mengamati kok, gimana," tuturnya.

Apakah Moeldoko menganggap rencana sebagian anggota DPR membentuk Pansus Angket TKA sebagai langkah berlebihan? Moeldoko tidak menilai demikian.

Hanya saja, Moeldoko menegaskan bahwa persoalan TKA perlu disikapi secara bijaksana. Selanjutnya, semua pihak bisa menyodorkan saran untuk mencari solusinya.

Dia memastikan siapa pun presiden di Indonesia tak akan mungkin menjual kedaulatan. “Siapa pun kepala negara dari Pak Karno hingga sekarang ini, enggak ada yang ingin mengorbakan negaranya untuk kepentingan yang lain-lain," tegasnya.