Mesra dengan Junta Myanmar, Thailand Pengkhianat ASEAN?

Sejumlah kalangan menduga pemerintahan Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha ini sedang berjaga-jaga menghadapi pembalikan besar dalam kebijakan luar negeri Thailand menjelang hadirnya pemerintahan baru Agustus mendatang setelah kelompok oposisi memenangkan pemilu Mei 2023.

Tak bisa sendirian

Prayuth Chan-ocha berusaha memberikan legitimasi kepada junta Myanmar yang akhirnya bakal mempersulit langkah pemerintah sipil Thailand mendatang dalam kaitannya dengan Myanmar sehingga tak bisa berbuat banyak, apalagi membuat terobosan dalam konflik Myanmar.

Ini karena September tahun ini keketuaan ASEAN akan diambil alih Laos yang juga akomodatif kepada junta Myanmar dan menghadiri pembicaraan di Pattaya pada Senin 19 Juni seperti digagas Thailand itu.

Namun, sehari setelah pertemuan Pattaya itu, calon Perdana Menteri Thailand dan pemimpin Partai Move Forward Pita Limjaroenrat menegaskan kembali dukungan kepada solusi damai ASEAN untuk Myanmar.

Kalaupun pertimbangan politik domestik yang lebih melukiskan pertarungan antarfaksi politik di dalam negeri Thailand ketimbang mencerminkan kepentingan nasional sejati negara itu, maka manuver-manuver Thailand dalam mengundang junta tetap tak elok.

Pemerintahan Prayuth Chan-ocha berkilah Thailand terpaksa menempuh langkah ini karena dampak langsung yang dihadapinya dari krisis Myanmar jauh lebih nyata dan lebih besar ketimbang yang dirasakan negara-negara ASEAN lainnya, mengingat Thailand memiliki perbatasan yang sangat panjang dengan Myanmar.

Ironisnya, alasan ini dimentahkan oleh hasil pemilu Thailand bulan lalu dengan mayoritas rakyat Thailand justru menolak tafsir kekuasaan pemerintahan Prayuth Chan-ocha, termasuk dalam kaitannya dengan solusi di Myanmar.