Miing: Jangan Terjebak Hanya Soroti Dinasti Ratu Atut

jpnn.com - JAKARTA - Banyak pihak mengecam kuatnya cengkeraman dinasti Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah di tanah para jawara tersebut.

Namun, menurut anggota DPR RI dari Dapil Banten I, Dedy “Miing” Gumelar, jabatan yang diemban oleh keluarga Atut sudah konstitusional dan sesuai dengan hak sebagai warga negara.

“Tidak ada yang salah dengan dinasti Atut, Undang-Undang membuka ruang bagi siapa saja untuk dipilih dan memilih. Lagipula rakyat memilih mereka.” ujarnya  Miing dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Kamis (17/10).

Miing selama ini mengaku prihatin dengan kondisi masyarakat Banten yang jauh tertinggal dengan masyarakat di daerah lain.

Dia menilai, dinasti kekuasaan yang terbentuk di Banten tidak menjadi masalah asalkan rakyat bisa sejahtera. Walaupun pada praktiknya, mimpi itu jauh panggang dari api. “Saya kerap turun ke pelosok Banten, di sana kemiskinan sungguh luar biasa,” akunya.

Kader PDI Perjuangan tersebut menilai, bahwa dalam melihat peta politik di Banten, jangan hanya termangu pada dinasti yang terbangun, tapi harus juga memperhatikan sukses tidaknya kepemimpinan dinasti Atut tersebut.

“Sebaiknya kita cek fakta di lapangan, bagaimana kesejahteraan masyarakat Banten. Apa pendapat mereka tentang kepemimpinan Atut beserta keluarganya. Itu yang mesti kita kritisi, jangan terus-menerus menyerang dinastinya sebab itu dibolehkan oleh Undang-Undang” jelasnya.

Lebih lanjut, mantan pentolan Bagito tersebut juga mengimbau agar BPK jangan hanya memberikan laporan soal penggunaan APBN dan APBD, termasuk anggaran APBD Banten, tapi ikut pro aktif melaporkan kepada aparat penegak hukum jika memang disinyalir ada kejanggalan.