Militer Myanmar Bersikeras Tak Membantai Rohingya

Lembaga nonprofit yang berbasis di London itu mendesak PBB agar membentuk tim pencari fakta. Mereka juga meminta penyelidik independen diberi akses penuh ke Rakhine.

Tudingan bahwa militer benar-benar melakukan kekejian juga datang dari Perdana Menteri (PM) Inggris Theresa May. Dia menyebut apa yang terjadi pada penduduk Rohingya adalah krisis kemanusiaan yang menyerupai pembasmian etnis.

Pemerintah Myanmar dan junta militer harus bertanggung jawab. Hingga kini, junta militer hanya membebastugaskan pemimpin komando di Rakhine Mayor Jenderal Maung Maung Soe.

Utusan khusus PBB untuk masalah kekerasan seksual Pramila Patten menegaskan bahwa dirinya akan membawa kasus Rohingya ke Mahkamah Kriminal Internasional di Den Haaq. Yang digugat tentu saja junta militer.

’’Kekerasan seksual telah dikomando, diatur, dan dilakukan pasukan bersenjata Myanmar atau yang dikenal dengan Tatmadaw,’’ tegas Patten yang tengah berada di kamp pengungsian Cox’s Bazar, Bangladesh. Sekitar 600 ribu penduduk Rohingya lari ke Bangladesh sejak akhir Agustus lalu. Mayoritas mereka berada di Cox’s Bazar.

Hasil investigasi itu dirilis menjelang pertemuan Menteri Luar Negeri AS Rex Tillerson dan Aung San Suu Kyi di Manila, Filipina, hari ini. Tillerson juga dijadwalkan berkunjung ke Myanmar setelah itu.

Kemarin (14/11) Suu Kyi bertemu dengan Sekjen PBB Antonio Guterres dalam KTT ASEAN di Filipina. Dia meminta Suu Kyi membiarkan pengungsi Rohingya di Bangladesh bisa pulang ke desanya dengan selamat, mempermudah akses kemanusiaan, dan rekonsiliasi di antara komunitas di Myanmar.

’’Situasi yang ada bisa menjadi sumber ketidakstabilan regional.’’ Demikian bunyi pernyataan PBB setelah berlangsung pertemuan dua pemimpin tersebut. Desakan serupa datang dari PM Kanada Justin Trudeau yang juga bertemu dengan Suu Kyi di lokasi yang sama. (Reuters/BBC/sha/c4/any)