Minim Tenaga Akuntansi Picu Rendahnya Opini BPK

DEPOK—Wakil Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi (WamenPAN&RB) Eko Prasojo mengungkapkan, minimnya jumlah tenaga akuntansi pemerintahan bagi di kementerian, lembaga dan pemerintah daerah memicu rendahnya opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Padahal, keberadaan tenaga akuntasi pemerintah tersebut merupakan jabatan strategis guna berjalannya birokrasi yang bersih.

“Banyak laporan BPK yang mengatakan bahwa salah satu penyebab rendahnya opini BPK terhadap pemerintah daerah dan pusat adalah terlalu sedikitnya tenaga akuntasi pemerintahan.  Jadi menurut saya, kalau ditanya mengenai peran tenaga akuntasi ini adalah sangat penting,” jelas Eko kepada JPNN ketika ditemui usai acara Deklarasi Nasional Birokrasi dan Melayani di Balai Sidang Universitas Indonesia (UI), Depok, Kamis (8/12).

Menurutnya, akuntansi ini merupakan sebuah instrument untuk menjaga keuangan sesuai dengan kaidah-kaidah keuangan yang berlaku. “Ya memang agak sedikit teknis, tetapi juga ada sedikit filosofi terhadap pengelolaan akuntasi itu sendiri. Mungkin ada kompetensi dasar dan potensi harus dikembangkan oleh para akuntan,” jelasnya.

Ke depannya, Guru Besar Administrasi Negara FISIP UI ini mengatakan, kompetensi dan sertifikasi keahlian pemerintahan seperti ini justru akan menjadi prioritas pemerintah. “Sehingga patut disyukuri kalau kompetensinya sudah ada dan ke depannya kita perkuat untuk jabatan-jabatan fungsional yang lain harus ada sertifikasi serupa,” imbuh Eko.