Minta Belanda Batasi Ruang Gerak RMS

JAKARTA - Pembatalan kunjungan kenegaraan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diharapkan menjadi pembelajaran bagi pemerintah Belanda agar tidak memberikan ruang gerak kepada kelompok separatis Republik Maluku Selatan (RMS). Meski RMS tidak diakui oleh pemerintah Belanda, pemberian ruang gerak kepada mereka tetap akan mengganggu hubungan bilateral dengan Indonesia.

 

"Kita berharap, dari penundaan (kunjungan SBY) ini, ada suatu proses pembelajaran bahwa terlepas dari iklim demokrasi yang berkembang di manapun, tentu ada kondisi dimana aktivitas yang merongrong keutuhan wilayah negara sahabat sebaiknya dapat diberikan perhatian serius. Sehingga itu tidak menjadi kendala dalam hubungan bilateral kedua negara," papar Staf Khusus Presiden Bidang Hubungan Internasional Teuku Faizasyah di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin (6/10).

 

Faizasyah mengatakan, banyak negara sahabat yang menjamin wilayah nasionalnya tidak dijadikan tempat organisasi yang bisa merongrong hubungan bilateral. Pembatasan ruang gerak juga selayaknya dilakukan untuk aktivitas yang mengancam NKRI.

 

"Yang ingin kita pastikan bahwa ruang gerak dari kelompok itu lebih diperhatikan. Tidak sepatutnya dalam hubungan antarnegara saat sekarang, diberikan suatu porsi ruang yang cukup besar bagi organisasi-organisasi yang sebenarnya merongrong hubungan bilateral itu sendiri," terang Faizasyah.