Minta SBY Tuntut Wikileaks
Minggu, 13 Maret 2011 – 16:10 WIB
SURABAYA - Reaksi pemerintah membantah dan meminta klarifikasi belum cukup. Pemberitaan dua media Australia yang bersumber dari Wikileaks tidak hanya mernampar Presiden SBY. Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin menilai, berita tersebut membuat bangsa Indonesia terimbas. Dia pun meminta SBY menuntut secara hukum laman pembocor rahasia pemerintah AS itu. Wikileaks telah melansir kabel diplomatik antara Kedutaan Besar AS di Jakarta dan Washington hingga diberitakan Sydney Morning Herald dan The Age. "Presiden harus menanggapi serius," ujar Din di sela-sela pelantikan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jatim dan empat organisasi otonomnya di gedung PWM Jatim kemarin (12/3).
Bentuk keseriusan itu, menurut dia, presiden harus berani adu argumentasi dan bersikap transparan terhadap kabar tersebut. SBY secara langsung harus menjelaskan kepada rakyat, bukan melalui juru bicaranya jika yang diberitakan dua media Australia itu diklaim salah. Jika tidak dilakukan, masyarakat justru akan menilai Wikileaks lah yang benar.
Tokoh asal Sumbawa Besar itu menilai, tidak sedikit kasus besar di Indonesia yang menguap. Seperti korupsi perangkat teknologi informasi yang sempat dibeber mantan Ketua KPK Antasari Azhar dan skandal Bank Century. Padahal, SBY pernah menginstruksikan agar skandal itu dibuka seterang-terangnya. "Nyatanya kasus itu semakin gelap saja," ujar lulusan Universitas California at Los Angeles (UCLA) itu.
SURABAYA - Reaksi pemerintah membantah dan meminta klarifikasi belum cukup. Pemberitaan dua media Australia yang bersumber dari Wikileaks tidak hanya
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
JPNN VIDEO
BERITA LAINNYA
- Sulsel
Korban Jiwa Banjir Bandang di Luwu Bertambah Menjadi 11 Orang
Minggu, 05 Mei 2024 – 19:20 WIB - Sumsel
Dua Anak Perempuan Tenggelam saat Berenang di Sungai Enim
Minggu, 05 Mei 2024 – 13:58 WIB - Daerah
Penyelundupan 2.540 Ekor Burung Melalui Pelabuhan Bakauheni Digagalkan
Minggu, 05 Mei 2024 – 07:15 WIB - Bengkulu
Ada Honorer Hampir Punya SK PPPK, tetapi Dicoret BKN, Alasannya Jelas
Minggu, 05 Mei 2024 – 07:07 WIB
BERITA TERPOPULER
- Humaniora
Presiden Ingin Urusan Honorer Tuntas Tahun Ini, Pemda Mangkir Layak Diberi Sanksi
Minggu, 05 Mei 2024 – 16:09 WIB - Gosip
Masalah Rumah Tangga Ricis Terungkap, Tak Akur dengan Mertua Hingga Soal Nafkah Batin
Minggu, 05 Mei 2024 – 15:23 WIB - Bulutangkis
Final Thomas Cup 2024: FajRi Kalah Secara Dramatis, Indonesia Kritis
Minggu, 05 Mei 2024 – 19:26 WIB - Politik
Aswaja Jadi Nama Fraksi Gabungan PPP dan PKB di DPRD Kota Bogor
Minggu, 05 Mei 2024 – 19:00 WIB - Bulutangkis
Final Thomas Cup 2024: Ginting Kedodoran di Set 2, China Vs Indonesia 1-0
Minggu, 05 Mei 2024 – 17:57 WIB