Misbakhun: Pak Jokowi Penuh Kearifan dan Kebijaksanaan

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Mukhamad Misbakhun menilai kewenangan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani makin besar setelah adanya Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang diterbitkan untuk mengatasi pandemi Covid-19.

Namun, politikus Partai Golkar ini mempertanyakan apakah dengan kewenangan besar yang diberikan itu Mulyani bisa menyelesaikan berbagai persoalan ekonomi di masa pandemi Covid-19 ini.

“Silakan menilai sendiri,” tegas Misbakhun saat diskusi "Kemarahan Presiden Berujung Reshuffle?" di gedung DPR, Jakarta, Kamis (2/7).

Menurut Misbakhun, dalam keadaan pandemi Covid-19, Presiden Joko Widodo selain mengeluarkan perpres tentang kedaruratan nasional, juga menerbitkan perppu. Dengan perppu itu, kewenangan, tanggung jawab, dan tugas kementerian/lembaga, termasuk DPR dalam menyusun anggaran bergeser ke menkeu.

Lantas, ujar dia, apakah ketika semua kewenangan berpusat di kemenkeu pengelolaan keputusan menjadi efektif, pencairan anggaran lebih cepat, penyusunan program penanggulangan Covid-19 makin trengginas.

“Ketika kekuasaan menyusun, mencairkan anggaran sepenuhnya wilayah kekuasaan menteri keuangan, apakah masalah yang selama ini tentang realisasi anggaran menjadi selesai, tidak!” katanya.

Misbakhun menegaskan, tidak sedikitpun ia tidak mendukung program pemerintah. Berkali-kali dalam rapat di Komisi XI DPR, Misbakhun sering mengingatkan Mulyani bahwa ia akan bicara detail bukan untuk menentang kebijakan pemerintah.

Namun, Misbakhun ingin mengkritisi supaya keputusan dan kebijakan pemerintah efisien, efektif dan mengena dirasakan oleh rakyat yang sedang terdampak Covid-19.