Misbakhun: Pak SBY Harus Hati-Hati

jpnn.com - JAKARTA - Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, M Misbakhun terkesan geram dengan Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono yang membeberkan pandangannya seputar dana aspirasi awak DPR yang bisa mencapai Rp 20 miliar per anggota

Di akun twitter-nya, @MMisbakhun, pria berkaca mata ini meminta agar SBY lebih berhati-hati memberikan opininya.

"Apa yg Pak @SBYudhoyono ketahui ttg Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP)? Sbg ketum partai apa sdh tanya ke fraksi di DPR? Tdk ada yg namanya dana aspirasi dan dana tunai yg dipegang oleh anggota DPR dlm UP2DP. Pak @SBYudhoyono harus hati-hati memberikan opini," tandas Misbakhun, Senin (15/6) malam, tak lama usai SBY curhat di akun twitternya.

Menurut Misbakhun, pemahaman SBY soal UP2DP ini masih sangat terbatas. Dia menyarankan mantan presiden RI ini mau bertanya ke fraksinya di DPR.

"Pak SBY menurut saya masih terbatas pemahamannya soal UP2DP ini. Saya lihat dari apa yang disampaikan di tweetnya. Kelihatan. DPR sadar sepenuhnya bahwa usulan dan pengelolaan APBN itu sepenuhnya wilayah kewenangan pihak eksekutif," tulis Misbakun.

Dalam UP2DP, imbuh Misbakhun, anggota DPR menerima usulan melalui proposal dari masyarakat di daerah pemilihan masing-masing. Kemudian di-rekap. Usulan masyarakat yang sudah disampaikan melalui anggota DPR tersebut lalu disampaikan kepada pemerintah pada saat membahas APBN.

"Tidak ada pengelolaan UP2DP yang dilaksanakan sendiri oleh anggota DPR. Itu wilayah sepenuhnya wilayah eksekutif. Pak SBY harus tahu bahwa UP2DP berbasis proposal masyarakat. Bapak juga harus tahu proses bottom up saat ini seperti apa jalannya. Dengan adanya UP2DP justru akan membantu proses bottom up yang ada akan lebih aspiratif untuk masyarakat secara merata," tulis Misbakhun.

Dia menambahkan, proses bottom up yang saat ini berjalan tidak merata karena masyarakat berbeda pilihan politiknya dengan kepala daerah yang berkuasa.