MK Sebut Lily Wahid Sah Saja Di-Recall

JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak uji materiil pasal 213 ayat (2) huruf e, dan huruf h Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU No 27 Tahun 2009), serta pasal 12 huruf g, huruf h Undang-Undang tentang Partai Politik (UU No 2 Tahun 2008), terhadap pasal 1 ayat (2), pasal 28 G ayat (1) UUD 1945, yang diajukan politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Lily Chadidjah Wahid, Jumat (11/3).

Kedua pasal tersebut berisi tentang usulan pemberhentian anggota Dewan Perwakilan Rakyat (PDR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). "(Majelis) Menyatakan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua Majelis MK, Mahfud MD, di Gedung MK, Jakarta, Jumat (11/3).

Mahkamah menurut Mahfud, berpendapat bahwa seorang warga negara yang memilih dan bergabung dalam partai politik tertentu, dengan sendirinya secara sukarela menundukkan diri, terikat, dan menyetujui AD/ART partai politik yang bersangkutan. Setiap anggota DPR yang mewakili partai politik harus memiliki integritas yang baik pula, dan pada gilirannya harus memberikan pertanggungjawaban (akuntabilitas) sampai sejauh mana komitmen dan kinerjanya. Menurut Mahfud, anggota DPR dicalonkan oleh partai tertentu, dengan demikian merupakan representasi partai politik di DPR.

Sementara, anggota majelis MK, Maria Farida Indrati mengatakan, UU Partai Politik sudah mengatur tindakan pendisiplinan terhadap anggota partai politik, termasuk anggota partai politik yang menjadi anggota dewan. "Itu tidaklah bertentangan dengan konstitusi," kata hakim Maria Farida Indrati, sambil menambahkan bahwa pasal 22B UUD 1945, juga memungkinkan pemberhentian anggota DPR dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam Undang-Undang.