Mobil Dinas Presiden dan Menteri Wajar Diganti, tapi Harus Saat Ini?

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat politik Dedi Kurnia Syah meminta Presiden Joko Widodo peka menggunakan anggaran. Hal ini disampaikan Dedi menyusul pengadaan mobil baru untuk menteri dan lembaga senilai Rp 147 miliar.

"Kita sering kehilangan banyak momentum pembangunan, itulah mengapa hingga saat ini Indonesia selalu terdepan sebagai konsumen. Kita tidak pernah fokus pada apa yang seharusnya menjadi kekuataan, karena lebih sering menganggarkan secara berlebih pada hal yang tidak prioritas," kata Dedi kepada JPNN.com, Jumat (23/8).

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion melanjutkan, pengadaan mobil menteri untuk menteri itu membuat pria yang akrab disapa Jokowi tersebut gagal menjalankan politik anggaran.

"Ini semacam kegagalan presiden menjalankan politik anggaran, di mana menentukan alokasi APBN seharusnya menyesuaikan kebutuhan yang berdampak pada kepentingan publik, atau mengelola anggaran berdasarkan prioritas nasional," terangnya.

Sementara itu, menurut Dedi pengadaan mobil baru dinilai belum diperlukan untuk saat ini. Bahkan bertolak dengan kondisi keuangan negara.

BACA JUGA: Mendadak Radio di Mobil Dinas Presiden Hidup Sendiri, Jendela Tak Bisa Dibuka

"Pemerintah harus jujur bahwa kondisi negara sedang tidak berkecukupan, banyak persoalan yang memerlukan prioritas anggaran dibanding kemewahan berkendara, dan rasanya mobil dinas yang ada masih sangat layak," katanya.

Dedi menyadari, pergantian mobil dinas lumrah dilakukan. Namun untuk saat ini, kondisi ekonomi negara tidak stabil sehingga butuh penghematan dan belanja untuk barang produktif.

"Menteri keuangan tidak jarang mengatakan negara ini defisit di beberapa pos, lalu secara mengejutkan belanja mobil dinas dengan angka cukup besar, ini inkonsistensi dari semangat efisiensi yang sering presiden sampaikan" kata Dedi. (tan/jpnn)