Mobil Murah Harus Diimbangi Infrastruktur

jpnn.com - JAKARTA - Anggota Komisi V DPR, Hetifah menyayangkan adanya penjualan mobil murah ramah lingkungan atau Low Cost Green Car (LCGC) yang dicanangkan pemerintah. Menurutnya, mobil yang dibandrol di bawah harga Rp 100 juta ini hanya akan membuat masyarakat konsumtif untuk membelanjakan uangnya.

"Saya enggak setuju masyarakat didorong mempunyai mobil sebanyak-banyaknya. Ini sama saja mencekoki masyarakat untuk menghambur-hamburkan uang," ujar Hetifah dalam diskusi bertajuk 'Mobil Murah Diuji Transportasi Layak Dinanti' di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (28/9).

Menurut hematnya, dibanding meluncurkan mobil murah lebih baik pemerintah fokus membenahi sarana transportasi terlebih dahulu. Sebab dia menilai, tak ada gunanya meluncurkan mobil murah bila tidak diimbangi dengan prasarana yang baik. Terlebih masyarakat selama ini lebih mengutamakan urusan pangan ketimbang kendaraan pribadi.

"Kebutuhan dasar manusia adalah pangan, ada juga menyangkut kesehatan. Nah yang paling penting dari transportasi adalah kebutuhan dasar, di mana mobilitas kendaraan seimbang dengan sarana transportasi di jalan," ungkapnya.

Di samping itu, Politisi Partai Golkar ini paham bahwa setiap manusia memang membutuhkan kendaraan. Maka itu ini menjadi tantangan bagi pemerintah untuk mencari jalan keluar, supaya masyarakat tidak selalu membeli kendaraan pribadi. Salah satu caranya yakni dengan memberikan transportasi yang nyaman dan aman.

"Kendaraan juga merupakan kebutuhan, karena enggak mungkin orang tiap hari diam di rumah saja. Maka itu mereka butuh kendaraan, yaitu kendaraan yang nyaman. Kalau pemerintah menyediakan transportasi umum yang memadai, saya yakin mereka mengurungkan niat untuk membeli kendaraan pribadi," tegasnya.

Dalam peluncuran mobil murah ini, Hetifah juga berharap pemerintah satu suara dalam mengeluarkan kebijakan. Pasalnya selama ini pemerintah terlihat belum satu suara dalam menyetujui kehadiran mobil murah ini.

"Yang ingin saya tegaskan, bagaimana agar kita dipemerintahan ini singkron dan satu suara terhadap kebijakan ini, jangan sampai dipemerintahnya sendiri enggak singkron. Masalah kemacetan di negara itu memang tanggungjawab kita bersama. Ini harus jadi gerakan bersama untuk memecahkan kemacetan," pungkasnya. (chi/jpnn)