Moeldoko Tegaskan Presiden Jokowi Berkomitmen Melindungi Semua PMI

Mantan Panglima TNI itu menyatakan PMI unprosedural berangkat tidak melalui jalur resmi. 

Begitu sampai di Singapura, mereka diterima agensi dan dinyatakan sebagai PMI yang resmi.

"Ini membuat pemerintah kurang leluasa dalam menanganinya karena keberadaan mereka tidak terdata pada Kementerian Ketenagakerjaan," kata Moeldoko.

Dia memastikan KSP bersama kementerian/lembaga terkait akan mencari akar permasalahan yang dialami PMI ini.

Terkait dengan keberangkatan PMI nonprosedural, Moeldoko mengungkapkan bahwa kementerian/lembaga terkait sudah melakukan upaya maksimal untuk memitigasi hal tersebut. "Upaya tersebut, antara lain, pemangkasan prosedur keberangkatan PMI, penempatan PMI, hingga pengetatan di titik-titik keberangkatan," ujar dia.

Namun, Moeldoko mengakui, upaya tersebut ternyata belum dapat meminimalkan lonjakan jumlah PMI nonprosedural ke beberapa negara, terutama Singapura.

Moeldoko mendorong peran aktif dari berbagai pihak, termasuk pihak swasta dan masyarakat, agar PMI berangkat melalui jalur resmi atau dengan status prosedural.

"KSP juga mendorong Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk melibatkan pemerintah daerah, mulai provinsi, kabupaten/kota, hingga tingkat desa, untuk ikut mengawasi dan mendata, terutama pada kantong-kantong PMI," kata Moeldoko.(antara/jpnn)