MoU Perlindungan Anak Belum Maksimal

JAKARTA – Pemerintah mengakui memorandum of understanding (MoU) terkait perlindungan anak yang dilakukan dengan sejumlah lembaga negara belum maksimal. Penyebabnya, sosialisasi kepada masyarakat dan daerah masih kurang. "Tinggal sosialisasi. MoU itu penting disosialisasikan dan diaplikasikan di lapangan. Memang yang sudah MoU belum maksimal. Kita akui itu. Tapi sejauh ini ada perkembangan yang cukup bagus," ujar Menteri Sosial (Mensos) Salim Segaf Al Jufri usai membuka Rakernas Kesejahteraan Anak di Jakarta.

Dia menegaskan, belum maksimalnya penerapan MoU bukan karena perjanjian yang dilakukan bermasalah. Tapi murni karena pemahaman yang kurang dari masyarakat dan instansi.

"Daerah juga perlu disosialisasikan MoU, sehingga dilaksanakan. Contoh anak tidak di jalan perlu pendidikan selanjutnya. Apakah pesantren atau apa. Itu bukan tanggung jawab kita lagi. Tapi Kementerian Agama (Kemenag)," kilah mantan Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi dan Kerajaan Oman ini.

Selain itu, salah satu MoU perlindungan anak yang cukup disoroti adalah soal anak berhadapan hukum. Sejak ditandatangani 2010 lalu oleh tujuh kementerian seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, Kementerian Hukum dan Ham serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Kepolisian hasilnya belum maksimal.

"MoU sudah kita bangun. Soal anak berhadapan hukum, anak jalanan. Kita sosialisasikan dan terus laksanakan. Tanpa sosialisasi mereka tidak tahu kalau ada MoU," ujarnya.