MPR RI: Segera Mengambil Sikap Diplomasi dan Kuatkan TNI di Laut Natuna Utara
“Indonesia harus mampu mempersatukan dan menggalang dukungan seluruh Negara-Negara ASEAN. Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar di ASEAN sekaligus penggagas berdirinya ASEAN harus menaikkan kembali pamor ASEAN dalam penyelesaian sengketa di Laut Cina Selatan yang melibatkan China dan beberapa negara Asia Tenggara,” Jelas Syarief Hasan.
Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini juga menjelaskan bahwa Indonesia melalui solidaritas bersama ASEAN juga harus mampu meredam masuknya kekuatan lain dalam permasalahan Laut China Selatan. Sebab, akan memunculkan potensi perang terbuka di perairan China Selatan. Apalagi akhir-akhir ini, Amerika Serikat juga turut memanaskan Laut China Selatan.
“Jika terjadi perang terbuka, maka yang akan mengalami imbas dan kerugian besar adalah negara-negara di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Tidak ada perang yang berakhir indah, baik bagi yang menang maupun kalah,” ungkap Syarief Hasan.
Indonesia harus terus mendorong otoritas keamanan untuk melakukan pengawasan intensif di perairan Natuna. Badan Keamanan Laut (Bakamla), Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan TNI Angkatan Laut perlu meningkatkan sistem pertahanan laut dan udara di Perairan Natuna Utara. Apalagi beberapa waktu terakhir, terdapat nelayan-nelayan Cina yang dijaga kapal bersenjata Cina memasuki Natuna Utara tanpa seizin Pemerintah.
“Pemerintah harus memperkuat TNI, baik dari segi anggaran maupun alutsista agar mampu memberi daya gertak kepada Negara yang memasuki perairan Indonesia,” ungkap Syarief Hasan.
Dia juga mendorong agar Pemerintah Indonesia menggiatkan peningkatan kapasitas nelayan dan pembudidaya ikan hingga mencapai tingkat kesejahteraan yang diharapkan di Perairan Natuna Utara. Juga mendorong agar Pemerintah mengawal nelayan-nelayan Indonesia yang berada di Natuna Utara.
Langkah ini akan menguatkan posisi Indonesia sebagai Negara yang memiliki ZEE di Perairan Natuna Utara.
Menurut Syarief, penyelesaian masalah di Laut China Selatan yang berimbas pada Natura Utara tidak boleh dilihat hanya dari satu sisi. Penyelesaian masalah ini berhubungan dengan politik, hukum, hubungan luar negeri, sampai ekonomi dan pembangunan di wilayah yang sering dipersengketakan.