MRP Terus Dorong Putra Papua
Duduki Kepala Daerah, Bupati atau WakoSenin, 31 Agustus 2009 – 10:23 WIB
Dijelaskan, keputusan kultural ini akan segera disosialisasikan MRP. Termasuk juga akan disampaikan ke Presiden RI, DPR, Menkopolhukam, Mendagri serta sejumlah pejabat terkait. Diharapkan pemerintah pusat serta pihak lainnya dapat menghormati perlindungan dan hak politik orang asli Papua. ‘’Ini mesti dijalankan dan dihormati sesuai tuntutan Undang-Undang Otonomi Khusus,’’ tandasnya via telepon telepon genggam Jayapura-Manokwari.
Ditekankan Vitalis, perlu ada perlindungan politik orang asli Papua karena melihat perkembangan belakangan ini. Warga dari luar Papua terus berdatangan, sehingga bila tidak ada perlindungan, dikuatirkan penduduk asli bisa tersisikan. ‘’Untuk itulah kita akan berusaha mengupayakan dan memperjuangkan aspirasi agar pasangan kepala daerah prioritas bagi orang asli, “ ujar Yumte.